Kemendagri Akui Pengawasan Lemah

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Koemolo mengakui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa mengawasi secara detail proses seleksi jabatan di pemerintahan daerah.

Ia menyebut proses pengawasan lelang jabatan pun sudah maksimal melalui berbagai prosedur yang ada dan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Tjahjo pun mempercayakan penuh proses seleksi jabatan kepada masing-masing kepala daerah. Sebab, ia percaya kepala daerah yang paling mengetahui karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk berbagai posisi yang ada di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Prosedur pengawasannya sudah ada. Tapi kan susah. Saya nggak mungkin tahu di Klaten seperti apa. Makanya saya percaya sama kepala daerahnya," ujarnya seusai menghadiri rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Kamis (12/1).

Menurut Tjahjo proses pengawasan yang dilakukan Kemenpan RB maupun KASN pun sudah cukup maksimal. Misal, kedua lembaga tersebut berhak menolak pengisian jabatan yang diajukan oleh kepala daerah manakal tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

"Kemenpan RB, KASN maupun saya bisa kok menolak. Semisal ada orang mengajukan untuk kepala Dinas Kesehatan tapi yang ditunjuk ternyata lulusan teknik sipil ya nggak boleh dong. Kan nggak nyambung. Itu saya pernah melakukan kok," tukasnya.(OL-4)