Atasi Jual Beli Jabatan dengan RUU Siswanas

PENGUATAN sistem pengawasan dianggap mampu memberantas praktik jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah. Karena itulah, Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional (RUU Siswanas) didorong masuk program legislasi nasional.

"Itu yang kami usulkan supaya seluruh fungsi pengawasan terintegrasi dan kinerja pemerintahan sampai ke tingkat daerah menjadi lebih baik," ujar anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, kemarin.

Menurut Arif, sistem pengawasan internal daerah yang dilakukan inspektorat tak pernah efektif sebab masih menjadi satuan birokrasi di bawah kepala daerah.

"Semangat RUU Siswanas itu mengintegrasikan seluruh inspektorat yang fungsinya mandul dan tidak optimal," tegas dia.

Ia menganggap penyatuan dan penarikan seluruh fungsi pengawasan ke pusat akan efektif menghindarkan daerah dari berbagai praktik jual beli jabatan.

"Selama belum begitu, jual beli jabatan dan rekrutmen PNS yang ditarik bayaran itu tidak bisa pernah diselesaikan," ujar Arif.

Sementara itu, sejumlah pemimpin daerah mengklaim penempatan pejabat di daerah mereka telah sesuai dengan prosedur. Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina, misalnya, memastikan tidak ada suap atau pungutan liar dalam penentuan jabatan di Pemkot Banjarmasin.

Hal serupa disampaikan Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Tarmizi Saat. "Tanyakan saja nanti kepada kepala dinas. Tidak ada namanya satu jabatan harus bayar Rp100 juta-Rp300 juta. Asal mereka bekerja baik, akan kita promosikan," ujar Tarmizi. (Jay/RF/DY/X-11)