Dinasti Politik Tumbuh Subur, Bukti Pembatasan Kekuasaan tidak Maksimal

JABATAN kepala daerah yang dibatasi setiap lima tahun sekali dengan sistem periodIsasi untuk membatasi kekuasaan dinilai tidak berjalan maksimal.

Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, tidak berfungsinya pembatasan tersebut disebabkan oleh tumbuh suburnya dinasti politik di daerah. Ironisnya aturan untuk membatasi kekuasaan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ia mengambil contoh kasus di Klaten, Bupati Klaten Sri Hartini ialah penerus perjuangan suaminya yang pernah menjadi bupati sebelumnya.

"Kalau di Klaten ada situasi ketika kekuasaan tidak terbatas. Pilkada dibuat untuk membatasi kekuasaan tapi karena kemudian dihalangi MK pembatasan kekuasaan tidak terwujud," ujar Masykurudin saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (2/1).

Dengan kekuasaan yang tidak terbatas itu, kepala daerah berpotensi menguasai seluruh perangkat daerah mulai dari SKPD hingga camat, sehingga bakal menciptakan kerajaan kecil di daerah. Kekuasaan seperti itulah yang terkadang diikuti oleh tindakan korupsi dengan menerima jatah dari setiap perangkat.

"Kalau sudah lama, tanpa harus meminta uang setoran akan muncul sendiri," tukasnya.

Menurut Masykurudin, pembatasan kekuasaan dinasti politik mau tidak mau harus dimulai dari parpol, sebab jika hanya berharap kepada masyarakat sebagai pemilih akan sangat sulit. Sudah saatnya parpol mengubah diri agar tidak ada lagi aktor mengendalikan parpol tetapi parpol yang mengendalikan aktor politik.

"Misalnya, aktor politik yang menguasai daerah secara lama dijadikan konsultan saja, yang dimajukan kader yang baik," ucapnya.

Selain dari parpol, dorongan pelarangan dinasti politik juga harus dilakukan oleh penegak hukum seperti KPK yakni dengan penindakan hukum serta terus menyuarakan dampak buruk dinasti politik.

"Dinasti politik itu arahnya pasti melanggengkan kekuasaan, semakin langgeng potensi korupsinya tinggi," tutup Masykurudin. (X-12)