BNPT Gandeng BPS Susun Indeks Risiko Terorisme

BEKERJA sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal meyusun indeks risiko terorisme berskala nasional.

Menurut Kepala BNPT Suhardi Alius, indeks tersebut nantinya dapat digunakan untuk memetakan potensi radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

"Indeks itu juga diharapkan dapat memberi gambaran keberhasilan serta kendala lapangan yang dihadapi seluruh pemangku kepentingan. Bukan cuma BNPT," ujar Suhardi di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan BPS di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/12).

Untuk menyusun indeks tersebut, Suhardi mengatakan, BNPT membutuhkan sejumlah data statistik dari BPS, di antaranya yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Data tersebut nantinya akan dikombinasikan dengan indeks terorisme global.

"Kita ingin mengolah penanggulangan teroris secara terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir. Akar masalah kita ungkap, kita urai, dan kita sentuh dengan data yang akurat sehingga terapinya pun pas," lanjutnya.

Indeks risiko terorisme tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Salah satu bentuk data misalnya potensi kerawanan terorisme di berbagai wilayah di Tanah Air, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kepala BPS Suharyanto menambahkan, BPS memiliki banyak data statistik yang dapat digunakan untuk menyusun indeks risiko terorisme, semisal data ketimpangan ekonomi atau rasio gini, data modal sosial dan data indeks demokrasi Indonesia.

"Kalau tiap data tersebut kita kaji secara teliti, data itu akan jadi faktor pendukung untuk kebijakan dan strategi program nasional dalam penanggulangan terorisme. Kalaupun tidak cukup, kita juga bisa survei khusus untuk menyusun indeks risiko terorisme," ujarnya. (X-12)