OTT KPK Diduga terkait Proyek Pengadaan Bakamla 2016

KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga suap yang dilakukan oknum TNI yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (14/12) ini terkait proyek pengadaan di Badan Kemananan Laut (Bakamla) tahun 2016.

"Yang bisa kami infokan penerimaan tersebut terkait proyek pengadaan yang pengadaannya itu terjadi salah satunya pada 2016 ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu malam.

KPK pada hari ini mengamankan 4 orang yang terdiri atas 1 oknum TNI dan 3 orang swasta terkait dengan proyek di Bakamla dengan inisial ES, SH, MAO, dan D.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Laksdya TNI Ari Soedewo hari ini menyatakan, KPK mengamankan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.

"Yang bersangkutan menjabat Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama, 7 bulan yang lalu menjabat Plt Sestama. Tiga hari yang lalu selesai karena Sestama yang baru sudah saya lantik, yang dari kejaksaan jadi dikembalikan ke kejaksaan," kata Ari Soedewo.

Menurut Ari, Sestama di Bakamla menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam konteks pengadaan mulai dari perencanaan bottom up yaitu membuat cetak biru barang-barang yang harus diadakan atau dibangun.

"Kuasa pengguna anggaran akan menjabarkan setelah dilelang anggaran barang-barang itu baru rekanan itu akan mengadakan sesuai pemenang lelang," tambah Ari.

Eko juga menyatakan bahwa proyek-proyek yang sedang dikerjakan sedang berjalan hingga akhir Desember 2016.

"Harusnya proyek sudah selesai maupun sedang berjalan. Salah satunya adalah membangun backbone karena saya harus membangun surveillance system yang terintegrasi sesuai dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), pilar ketiga itu adalah keamanan maritim dan subsistemnya adalah pengawasan," jelas Ari.

Proyek kedua adalah long range camera dan proyek ketiga 'satmon' (satelite monitoring) di Tarakan, Ambon, Kupang dan Jakarta dengan nilai pagu Rp402,7 miliar. Lelang dilakukan Agustus 2016.

"Saya akan kolaborasi dengan satelit radar pantai 'long range camera' agar bisa ditransfer ke 'command center' milik Bakamla. Ketiganya untuk tahun anggaran 2016 sekitar Rp400 miliar karena di seluruh Indonesia," tambah Ari.

Pelelangan menurut Eko sudah berjalan untuk membangun stasiun unit di Manado yaitu command center tahap pertama.

"Saya rencanakan tiga tahap tapi saya lupa peusahaan pemenangnya apa, ada tiga perusahaan. Satu perusahaan membuat 'long range', satu perusahaan membuat 'backbone', satu perusahaan membuat 'satmon'. Satu (perusahaan) dari Jerman, satu dari dalam (negeri) untuk membuat 'backbone' sedangkan
yang membuat 'satmon' dari Amerika," jelas Ari.

Ia pun mengaku siap dimintai keteranganny oleh KPK.

"Saya siap sejauh yang saya tahu, karena ini menyangkut lembaga saya," tegas Ari. (OL-4)