Pemerintah Setuju Revisi UU MD3

PEMERINTAH setuju keputusan DPR yang akan merevisi Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Revisi tersebut bertujuan menambah satu kursi pimpinan di DPR dan MPR.

"Kita setuju saja, kita siap sajalah," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Yasonna menilai revisi tersebut memang harus dilakukan guna memberikan proporsionalitas. Apalagi, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu saat ini tak memiliki kursi pimpinan di DPR dan MPR.

"(Alasan pemerintah setuju) supaya proporsionalitas itu terjamin," ujar dia.

Yasonna memastikan, revisi ini akan selesai dalam waktu dekat. "Secepatnya (revisi selesai)," ucap dia.

Namun, Yasonna belum dapat memastikan siapa yang akan duduk di kursi pimpinan bila itu diberikan kepada PDI Perjuangan. Pasalnya, kata dia, keputusan itu ada di partai. "Itu urusan partai, bukan urusan kita."

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat memasukkan revisi UU MD3 ke dalam program legislasi nasional (Porlegnas) prioritas. Ketua Baleg Firman Soebagyo mengatakan kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Namun, Firman belum dapat memastikan apakah revisi ini akan masuk ke dalam proglegnas 2016 atau 2017. Menurut dia, hal itu bergantung dari hasil keputusan politik anggota dewan di parlemen.

"Kalau memang ini dianggap urgent atau penting, maka bisa saja rapat Bamus revisi UU MD3 dibahas pada waktu masa reses dengan seizin pimpinan DPR melalui keputusan Bamus," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Menurut dia, Bamus boleh menggelar rapat menentukan nasib revisi UU MD3 bila ada izin dari pimpinan DPR. Namun, jika izin tak diberikan, revisi tersebut akan masuk ke dalam prolegnas 2017. (MTVN/X-12)