Presiden: Pemenuhan HAM Tanggung Jawab Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo menerima pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/12) malam, dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember besok.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Atas nama Komnas HAM kami berterima kasih kepada bapak Presiden yang bersedia menyelenggarakan acara ini dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia tanggal 10 Desember esok hari. Selamat merayakan Hari HAM Sedunia," kata Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat saat diterima Presiden.

Imdadun ke Istana Merdeka didampingi oleh pimpinan Komnas HAM lainnya dan juga beberapa tokoh LSM pegiat HAM seperti Todung Mulya Lubis dan Jimly Asshiddiqie.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan tanggung jawab pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jokowi juga menyatakan dalam hal pemenuhan HAM, pemerintah menyadari perlu kerja sama dengan semua elemen bangsa.

"Masih banyak perlindungan hak asasi manusia yang belum sepenuhnya yang dapat kita tuntaskan, seperti kasus HAM masa lalu, agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, perdagangan manusia, kejahatan seksual, dan kekerasan pada anak," kata Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan masalah perlindungan kebebasan beragama dan keyakinan yang baru-baru ini ada hal yang harus diperbaiki.

"Pemerintah menyadari bahwa peran pentingnya melindungi kebebasan beragama dan keyakinan tanpa adanya gangguan," kata Presiden. (OL-4)