Wapres: Mau Berantas Korupsi? Perbaiki Layanan Publik

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan tingkat korupsi bisa ditekan maksimal jika pelayanan publik dapat memenuhi tiga acuan yakni kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, dan biaya pelayanan.

Selama ini praktek pungli dan korupsi terjadi karena pelayanan publik masih membuka celah dengan kelambanan birokrasi. Untuk itu, kata Kalla, jika ingin korupsi diberantas, harus dimulai dengan memperbaiki pelayanan publik, khususnya efisiensi waktu.

"Kenapa masyarakat bayar, pengusaha membayar? karena membeli waktu, kalau normal mungkin bisa seminggu selesai, tapi kalau diberikan ekstra (uang) maka bisa 2 hari, orang beli waktu," ujar Wapres seusai memberikan penghargaan kepatuhan pelayanan publik 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/12).

Ia pun berseloroh agar aparat birokrasi tidak menggunakan istilah terkenal 'kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat'. Pasalnya, masyarakat saat ini tidak berharap muluk-muluk terhadap birokrasi, tapi hanya berharap agar pelayanan birokrasi berkualitas dan cepat.

"Maka yang dapat penghargaan itu bagaimana melayani masyarakat lebih cepat, berkualitas dan efisien karena itu yang diharapkan masyarakat dari sistem birokrasi," ucapnya.

Perbaikan pelayanan birokasi, lanjut Kalla, juga merupakan tugas daerah. Sebab dengan pemerintahan otonom yang berlaku saat ini, daerah juga harus ikut memperbaiki secara serius birokrasi agar lebih efisien untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Tidak hanya itu, peran individu-individu dalam hal ini PNS juga sangat krusial. Pun, kepala daerah sebagai komando di daerah juga bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Jika para kepala daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik hingga mendapat penghargaan, JK yakin kepala daerah tersebut pasti akan terpilih kembali.

"Ada fungsinya piala (penghargaan) ini, nanti kalau Pilkada bisa diangkat 'ini dulu saya melayani Anda dengan baik'," seloroh JK. (X-12)