Minimalisasi Praktik Jual Beli Suara

VOTE buying atau praktik jual beli suara diprediksi kembali marak pada Pemilu 2019. Politisi tua dan muda melakukan hal itu sebagai jalan pintas gara-gara tidak sanggup membangun kedekatan politik dengan konstituen.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Departemen Politik, Demokrasi, dan Desa Yayasan Satunama, Insan Kamil. ''Karena mereka tidak sanggup membangun kedekatan politik dengan konstituen, cara paling mudah untuk ditempuh ialah membeli suara,'' ujar Insan di Yogyakarta, kemarin.

Berangkat dari kegelisahan akan minimnya pemahaman politisi tentang politik khususnya politisi muda, sambung Insan, Yayasan Satunama merancang program Civilizing Politic for Indonesia Democracy (CPID).

Program sekolah selama lima hari tersebut akan menjadi kawah candradimuka bagi politisi muda.

''PAN, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, dan NasDem ikut terlibat dalam program ini. Mereka ingin bisa berkontribusi dalam pengembangan politik yang lebih demokratis,'' tambah Insan.

Menurut dia, politisi muda yang aktif di partai politik menjadi sasaran CPID. Mereka harus berada di struktur partai politik dengan jabatan paling bawah sebagai pengurus di anak cabang tingkat kecamatan.

''Setelah sekolah selesai, akan ada pertemuan-pertemuan antara alumni dalam satu regional dan nasional,'' kata Insan.

Pakar politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menilai sekolah bagi politisi muda perlu didukung. Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari strategi besar menyehatkan partai politik dan proses kaderisasi.

''Politisi muda penting untuk dijadikan target utama karena hingga saat ini belum ada lembaga yang memfasilitasi sekolah politik yang lintas partai,'' tegas dosen Fisipol UGM itu yang juga salah seorang perancang kurikulum CPID.

Selain Mada Sukmajati, para ahli yang menjadi pengajar ialah Syamsuddin Haris, Hamdi Muluk, Gun Gun Heryanto, Nursyahbani Katjasungkana, dan Philips J Vermonte. (AT/P-5)