Partai NasDem Haramkan Mahar Politik di Pilkada

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan melarang seluruh pengurus maupun kadernya untuk menerima 'mahar politik' dari para pendaftar calon kepala daerah.

''Partai NasDem akan mengusung bakal calon dan wakilnya. Bagi yang ingin menggunakan NasDem untuk maju di pilkada, semuanya harus melalui proses untuk bisa dicalonkan,'' ujar Sekretaris DPW NasDem Sulsel Arum Spink di Makassar, kemarin.

Dia mengatakan partainya tidak akan pernah meminta uang kepada calon kepala daerah yang berniat menggunakan NasDem sebagai perahu di pilkada.

Kalau ada pengurus yang terbukti menerima uang mahar dari calon bupati, baik internal maupun eksternal partai, akan mendapat sanksi tegas dan keras.

''Partai NasDem melarang itu. Tidak perlu menyetor uang mahar kalau ada bakal calon kepala daerah yang ingin diusung. Apalagi kalau dia itu memang berkualitas, kapabilitas, dan elektabilitasnya tinggi,'' katanya.

Arum menuturkan, tahapan pendaftaran pilkada di partainya dimulai dari pendaftaran di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), kemudian pengusulan ke DPW. Selanjutnya, pleno penetapan di DPD dan DPW, serta pengajuan nama-nama bakal calon ke DPP untuk diputuskan siapa yang akan diusung nantinya di pilkada.

Di Palu, Sulawesi Tengah, Ketua DPW Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan pihaknya telah menetapkan kandidat calon bupati dari NasDem di tiga Kabupaten dari tujuh Kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.

Ketiga calon bupati tersebut yaitu Aristan sebagai calon bupati Kabupaten Sigi, Muhammad Lahay (calon bupati Kabupaten Tojo Una-una), dan Makmun Amir (calon bupati Kabupaten Banggai).

Di tiga kabupaten tersebut, Partai NasDem mendapat kursi DPRD mayoritas dibandingkan di kabupaten lain sehingga menjadi penentu poros koalisi pencalonan bupati.

''Jadi tiga nama ini hampir pasti ditetapkan sebagai calon bupati yang akan diusung Partai NasDem dan koalisinya,'' jelas Ahmad.

Partai NasDem sendiri, lanjutnya, tidak akan mendikotomikan kader dan nonkader partai, yang penting memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Khusus mengenai calon Wali Kota Palu, Ketua DPW Nasdem Sulteng itu mengatakan pihaknya realistis saja karena hanya punya dua kursi DPRD di kota itu. (UB/P-1)