Anggaran Pengawasan Jadi Hambatan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pemerintah mengeluarkan perintah kepada daerah untuk mencairkan dana bagi pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di akhir 2015. Di luar dana itu, kesiapan pengawasan sudah mencakup 90%.

''Kita harapkan dukungan Presiden, terutama kaitannya dengan dukungan Mendagri untuk teman-teman gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan bantuan dan koordinasi, kerja sama dengan Bawaslu di daerah,'' ucap Ketua Bawaslu Muhammad kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Kendati begitu, kata Muhammad, tak ada problem rumit terkait kesiapan pilkada. ''Tidak ada masalah serius. Hanya di kabupaten/kota ada bupati dan wali kota yang belum optimal menganggarkan itu. Kita advokasi melalui Kemendagri,'' ujarnya.

Muhammad menyatakan pihaknya sudah nyaris merampungkan persiapan pengawasan pilkada serentak, terutama dalam hal regulasi. Selain itu, ketersediaan pengawas juga telah terpenuhi melalui jalur tim seleksi.

''Kalau tahapan persiapannya, Alhamdulillah kita optimistis 90%. Regulasi kita sudah siap,'' kata dia.

Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015 yang akan diikuti oleh 270 daerah.

Dalam pertemuan dengan Presiden itu, Muhammad juga mengadukan beberapa hal, termasuk permintaan dibuatkan gedung baru buat Bawaslu.

''KPU se-Indonesia sudah punya kantor, sementara Bawaslu satupun belum,'' ucapnya.

''Kami memohon Pak Presiden juga berkenan menaikkan uang kehormatan pada komisioner Bawaslu dan provinsi sebagaimana yang telah dilakukan lebih dulu oleh KPU,'' pungkas Muhammad.

Dalam menjawab permintaan itu, Presiden menyatakan tidak ada masalah pembangunan gedung pengawas pemilu di beberapa daerah, asalkan kepala daerah setempat bersedia menyediakan lahan untuk pembangunannya.

Adapun, mengenai permintaan kenaikan uang kehormatan, Presiden juga akan mempertimbangkan keinginan itu. ''Semuanya akan kami lihat,'' ujarnya.(Kim/P-1)