Kapolda Imbau Warga tidak Respons Berlebihan Informasi dari Medsos

POLISI meminta masyarakat menyaring informasi yang beredar di jagat maya. Utamanya, terkait pesan ujaran kebencian yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami imbau (media sosial) tidak terlalu direspons maksimal. Kita masih banyak kegiatan lain," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/11).

Iriawan memastikan ada beberapa ujaran kebencian di medsos yang tengah didalami kepolisian. Namun, ia belum mau merinci berapa jumlah kasus ujaran kebencian di medsos yang tengah diselidiki.

"Tentunya pasti kita akan lakukan penindakan," tambah Kapolda.

Terkait kasus dugaan penistaan agama calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selama ini jadi tuntutan, Iriawan menegaskan lagi agar masyarakat memercayakannya kepada aparat hukum. Kasus Ahok, tegas dia, bakal diproses secara cepat dan transparan.

"Biarkan proses hukum dilakukan. Pak Ahok juga kan harusnya dia mengambil praperadilan, tapi dia tidak ambil. Berarti siap ke pengadilan," ucap Iriawan.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bersama organisasi masyarakat lain berencana menggelar demonstrasi lanjutan aksi Bela Islam pada 2 Desember. Aksi rencananya digelar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.

Sebelum melakukan aksi, pedemo akan menggelar salat Jumat dengan posisi imam dan khatib di Bundaran Hotel Indonesia. Tujuan aksi itu ialah meminta kepolisian menahan Ahok yang sudah berstatus tersangka.

Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November. Polisi juga mencegah Ahok ke luar negeri.

Calon petahana itu disangkakan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyidik mengambil kesimpulan setelah gelar perkara pada 15 November. (MTVN/OL-4)