Sekjen HMI: Kasus Hukum Ahok bukan Permasalahan Ideologi

SEKRETARIS Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ami Jaya menyebut adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dilakukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penyalahgunaan kewenangan itu diduga untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kendati demikian, Ami mengungkapkan, pengawalan proses hukum harus terus berjalan. HMI, khususnya, tidak boleh mengesampingkan pluralitas yang dimiliki Indonesia.

"Selain melihat proses penegakan hukum dalam konteks Ahok, kita tak boleh luput aspirasi kita menjaga pluralitas antaragama. Perpecahan antaragama tidak boleh terjadi," ujar Ami di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Ami mengingatkan, warga jangan sampai terjebak dengan pengalihan isu yang seolah menggiring kasus hukum Ahok pada permasalahan ideologi. Tuntutan penegakan hukum terhadap Ahok bukan dilatarbelakangi oleh asal-usul Ahok.

"Peristiwa 1966 jelas menggulingkan rezim berangkat dari pertarungan ideologi, 1998 juga demikian. Konteks penggulingan rezim sudah jelas," ucap Ami.

Oleh karenanya, ia berharap kaum intelektual mendiskusikan soal penegakan hukum terhadap Ahok. Ia mengingatkan kembali, jangan sampai peristiwa penjatuhan rezim kembali terulang. Sebab, pemulihan psikologis masyarakat sangat sulit.

"Perlu didiskusikan kemungkinan positif, kemungkinan negatif, kalau tidak, akan membiarkan kondisi yang sebelumnya terjadi. Saya sudah menunjukkan itu bisa disebut negara ini cukup genting," pungkas Ami. (MTVN/OL-4)