Pernyataan SBY Dinilai Memperkeruh Keadaan

PERNYATAAN mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Bareskrim segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Basuki Tjahaja Purnama, menuai kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Koordinator Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani menilai SBY turut memainkan politisasi SARA.

"Kita mengutuk pernyataan SBY. Tidak sepantasnya sebagai mantan presiden dua periode, SBY ikut-ikutan melakukan politisasi SARA. Seharusnya ikut mencairkan suasana, bukan memperkeruh keadaan," ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil juga beranggotakan Setara Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Watch Group (HRWG), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Elsam, KontraS, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Terkait rencana aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah ormas besok, Koalisi Masyarakat Sipil berharap aparat keamanan bisa bersikap netral dan profesional dalam mengamankan aksi tersebut. Keberpihakan terhadap salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan-tujuan tertentu harus dihindari.

"Namun aksi kekerasan dalam unjuk rasa juga tidak dibenarkan. Aparat harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan," ujar Direktur Imparsial Al Araf. OL-2