KSAD Tegaskan Seskab Teddy tak Perlu Mundur dari Prajurit TNI

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya tak perlu mundur dari jabatannya di TNI AD. Ia mengatakan, saat ini jabatan Seskab Teddy Indra Wijaya berada dibawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) dan sudah tertuang dalam peraturan presiden (perpres).

"Seharusnya disitu kalau berdasarkan itu (aturan) tidak harus mundur," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Maruli mengatakan jabatan Seskab yang berada di Sesmilpres tidak mewajibkan Teddy yang sebelumnya tenar dengan sapaan Mayor Teddy yang berasal dari kalangan prajurit aktif untuk mundur. Sehingga, prajurit aktif yang menjabat Seskab tak perlu pensiun.

Baca juga : Ini Kata Panglima TNI Soal Seskab Teddy tak Mundur dari Angkatan Darat

"Bahwa ada Perpres bahwa seskab di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua. Tidak ada pensiun, dari sejak aturannya ada," katanya.

Meski posisi Seskab atau Sesmilpres tak masuk dalam 15 kementerian dan lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif, tetapi Sesmilpres menjadi pengecualian. Dia menjelaskan bahwa Sesmilpres selalu diisi prajurit aktif dan dibantu oleh TNI dan Polri yang berada di posisi eselon.

"Sesmilpres itu memang dari dulu dipimpin oleh Mayor Jenderal, sekretarisnya polisi. Tidak ada yang keluar dari kemiliteran dan polisi," kata Maruli.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap salah satu poin perubahan dalam Revisi UU TNI, yaitu penugasan prajurit TNI aktif di jabatan publik atau sipil. Dalam revisi UU TNI tersebut, pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif.

Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15. "Ada 15 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI, yang sebelumnya hanya 10 sesuai dengan UU 34 yang berlaku saat ini," kata Sjafrie dalam raker dengan Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025.

Adapun 15 kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh TNI itu meliputi:

1. Korbid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Intelijen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung

 (H-3)