Dinilai Buang-Buang Waktu, Jokowi Minta SPJ Disederhanakan

PROSES pertanggungjawaban aparatur sipil negara (ASN) melalui pengurusan laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dinilai menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas hendak diubah oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas (ratas) mengenai perubahan rezim SPJ, Presiden menginstruksikan dilakukannya penyederhanaan. Rapat itu digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10) petang.

"Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Lakukan penyederhanaan proses pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas. Buat standardisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ," lanjut Jokowi.

Selama puluhan tahun, Kepala Negara menilai pengelolaan SPJ menggunakan format dan aturan yang merepotkan dan menyita waktu para ASN. Menurut Jokowi, kondisi itu segera dibenahi.

"PNS menjadi tidak produktif karena banyak kepala sekolah atau guru atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya karena harus menyusun SPJ. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena di era persaingan, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif," tegasnya.

Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan. Selain itu, sinergi dengan lembaga pengawas juga disinggungnya.

"Optimalkan penggunaan teknologi informasi. Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, agar semuanya memiliki visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul padu," ucapnya.

Presiden juga mengingatkan para birokrat memerbaiki prosedur-prosedur yang justru membuat rumit kerja pemerintahan. Ini agar pekerjaan-pekerjaan prioritas dan utama tak terbengkalai.

"Jangan sampai energi pemerintah habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih substantif, lebih produktif, yang lebih jelas dampaknya bagi rakyat sudah menanti kita semua,' ujar Presiden.

Hadir dalam ratas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Ardan Adiperdana.

Sementara, Menteri Asman mengatakan, laporan pertanggung jawaban yang lebih ringkas akan diterapkan tahun depan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan.

"Jadi penyederhanaan laporan yang selama ini jadi beban administratif oleh kepala sekolah, satker, rektor, sehingga dia tidak sempat lagi mengurusi kerjaan yang harus ke lapangan harus ke daerah," ujarnya. (OL-4)