Komnas HAM Harus Diusut

KASUS korupsi di Komnas HAM harus diusut tuntas. Jika hal itu tidak dilakukan, akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan HAM di Indonesia.

"Kami mendorong (diusut tuntas). Ini institusi negara yang dibentuk untuk penegakan HAM. Kalau bicara HAM, tentu soal korupai atau antikorupsi jadi salah suatu bagian. Korupsi kan juga pelanggaran HAM. Kalau lembaga ini mengalami problem, tingkat kepercayaannya akan turun terhadap penegakan HAM di Indonesia," terangnya.

Ia menegaskan, bila permasalahan di Komnas HAM tersebut masuk kategori tindak pidana, harus segera diproses hukum. "Kalau ada indikasi tindak pidana, segera diproses hukum," ujarnya.

Namun, Bonar mengatakan pengusutan kasus tersebut tidak perlu sampai KPK turun tangan. Menurutnya, aparat kepolisian bisa menangani hal tersebut. "Kalau lihat dari nilainya, tidak perlu KPK, bisa kepolisian atau kejaksaan.

''Sejauh ini KPK belum berencana menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Lembaga antirasywah itu belum mendapatkan informasi secara detail soal kasus itu.

Dugaan adanya korupsi itu bermula dari temuan BPK yang menyebut anggaran di Komnas HAM berstatus disclaimer atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Status itu mengakibatkan keresahan dan mosi tidak percaya dari internal pegawai Komnas HAM.

Dalam perkara tersebut juga diketahui bahwa salah satu komisioner Komnas HAM telah mengembalikan dana sewa rumah dinas fiktif.

"Berdasarkan undang-undang, pengembalian tidak menghapus perbuatan pidana. Namun, saya belum dapat informasi soal dugaan korupsi di Komnas HAM tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. (Gol/Nur/Kim/P-2)