Hindari Bahas RUU Pemilu secara Tertutup

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya menyerahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada DPR. Bersamaan dengan itu, Presiden menyerahkan kuasa kepada sejumah menteri untuk mewakili pemerintah membahas RUU Pemilu bersama DPR.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap penyerahan draf pemilu yang terlambat dari target awal tersebut menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya mengenai ketersediaan waktu pembahasan yang terbilang sangat sempit. Mepetnya waktu pembahasan, ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, kerap dijadikan alasan untuk melakukan pembahasan secara tertutup.

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup, ujar dia, menjadi salah satu hal yang mesti dihindari sebab ia berkaca pada sejumlah kejanggalan pada revisi UU Pilkada yang terakhir. Saat itu, pembahasan yang semakin dikejar waktu menjadi alasan untuk melanggengkan pembahasan yang tertutup.

Karena itu, Perludem meminta Pemerintah dan DPR memastikan setiap pembahasan dilakukan secara terbuka dan mendengar berbagai masukan.

"Supaya penyusunan RUU Penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbelenggu dengan kepentingan politik pragmatis," katanya di Jakarta, kemarin (Minggu, 23/10).

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman membenarkan Presiden sudah menyurati DPR dan draf UU Pemilu sudah sampai di meja pimpinan parlemen. Menurut dia, RUU Pemilu bakal dibacakan pada paripurna pekan ini.

Namun, ia belum bisa memastikan alat kelengkapan DPR mana yang bakal menjadi tempat pembahasan RUU Pemilu. "Karena pimpinan dan fraksi yang menentukan. Apakah itu akan dibahas di komisi atau dibentuk pansusnya." (Jay/P-4)