Bawaslu Minta Calon Daftarkan Relawan ke KPU

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti menyatakan relawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari para calon yang berkompetisi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Karena itu, para calon diminta bisa menertibkan setiap orang yang jadi relawan.

"Semua relawan dan tim kampanye harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. Khususnya kepada relawan yang tidak terdaftar, kalau ada yang melakukan kampanye, mereka dan calon jangan marah kalau itu dibubarkan," kata Mimah di Jakarta, Minggu (23/10).

Dia pun menyayangkan para pasangan calon yang tidak hadir di pertemuan antara KPU dan Bawaslu mengenai penertiban dan pendaftaran relawan yang digelar pada hari ini.

"Jangan sampai ada pertemuan lagi, tapi untuk klarifikasi dugaan pelanggaran. Kan, lebih enak dengarnya kalau pertemuan soal sosialisasi aturan kampanye," kata Mimah.

Namun, Mimah memahami bahwa para pasangan calon punya kesibukan masing-masing. Sebisa mungkin, para pasangan calon bisa mendaftarkan siapa saja yang menjadi tim kampanye dan relawan satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

Tidak hanya relawan dan tim kampanye, para pasangan calon juga diminta mendaftarkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye.

"Jadi relawan, tim kampanye, dan akun media sosial daftarkan ke KPU DKI dan sampaikan juga ke Bawaslu," imbuhnya.

Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan calon maupun relawan, Mimah menyatakan pihaknya tidak ragu untuk menindak. Bahkan, jika ada yang kedapatan melakukan politik uang, Bawaslu akan langsung mendiskualifikasinya dari kepesertaan pilkada.

Sedangkan jika ada calon yang selama kampanye gemar membagi-bagikan barang ke calon pemilih, Mimah mengatakan itu tidak masalah selama tidak melanggar ketentuan KPU. Nilai barang yang dibagikan itu juga tidak boleh lebih dari Rp25 ribu.

"Jenisnya apa saja kan sudah diatur, baju boleh, pin boleh. Di luar itu ada potensi politik uang, lagi pula nanti dicocokkan saja dengan pengeluaran untuk kampanyenya. Apakah dari dana sekian lalu pengeluarannya lebih besar," ujarnya.

Di sisi lain, Mimah mengatakan masyarakat juga jangan ragu untuk melapor jika ditemukan ada jajaran dari Bawaslu yang tidak netral. Menurutnya, independensi merupakan harga mati dan sanksi bagi yang tidak netral adalah pemecatan. (OL-4)