Daerah Giat Berantas Pungli

TEKAD memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo membuat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat giat menyisir layanan publik.

Polda Sulawesi Selatan, kemarin, menggerebek praktik pungli di Jembatan Timbang Maccopa, Kabupaten Maros. Sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap tangan.

Para tersangka meliputi Kepala Jaga Jembatan Timbang Maccopa Hasanuddin, 1 PNS dan 5 pegawai honorer Dishub Sulsel, serta 4 kernet truk.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengungkapkan operasi tangkap tangan menjelang tengah malam kemarin merupakan lanjutan hasil lidik selama dua hari.

"Terlihat empat kernet yang telah memberikan uang retribusi kepada Hasanudin. Namun, Hasanuddin tidak memberikan karcis retribusi pada kernet dan kendaraan tidak ditimbang, tetapi langsung lewat di luar jembatan," urai Frans.

Berdasarkan hasil penyidikan, total pungli yang dikumpulkan di Jembatan Timbang Maccopa mencapai Rp10 juta per hari. Dengan demikian, nilai kerugian negara per tahun diperkirakan sampai angka Rp3,6 miliar. Itu pun baru dari satu jembatan timbang.

"Di Sulsel itu ada 11 jembatan timbang. Jika semua jembatan timbang melakukan hal yang sama, bayangkan berapa kerugian negara yang dialami?" tutur Frans.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga berupaya memberantas pungli. Salah satu yang jadi sasaran ialah layanan kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karawang Yudi Yudiawan menyatakan pihaknya memotong birokrasi pembuatan KTP-E.

Masyarakat cukup membawa KTP lama dan kartu keluarga ke Disdukcapil tanpa disertai surat pengantar desa/kecamatan. Diduga, selama ini ada pungli yang timbul oleh syarat surat pengantar.

Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan pihaknya siap menerjunkan fungsi intelijen, yang sekaligus dapat memperkuat peran tim Satgas Sapu Bersih Pungli di penjuru wilayah. "Kalau ditemukan penyimpangan akan segera diambil tindakan," cetusnya, di Jakarta, kemarin.

Sampai ke sekolah
Pemberantasan pungli juga menjangkau layanan pendidikan, yakni di sekolah-sekolah. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah memberhentikan 19 kepala sekolah tingkat SD hingga SMP karena menerapkan pungli.

Lima kepala sekolah tingkat SMA yang terlibat pungli dan menerima gratifikasi juga direkomendasikan Ridwan untuk dicopot dari jabatan mereka. "Kita tunggu saja sikap dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berkaitan dengan sanksi ini," ujarnya.

Wakil Kepala SMPN 5 Bandung Nandang Sutisna menyayangkan pemberhentian tiba-tiba itu. Ia juga menilai sanksi dikriminatif.

"Siswa titipan juga dipersoalkan. Ini tidak adil karena pihak Disdik (Dinas Pendidikan Bandung) yang mengumpulkan para kepala sekolah untuk mengoordinasi titipan tersebut."

Di Pasuruan, Jatim, praktik pungli di sekolah ditemukan berkedok penjualan lembar kerja siswa dengan harga sangat memberatkan wali murid.

"Saya sudah mendapat banyak laporan tentang pungli LKS itu. Saat ini masih ditindaklanjuti dan akan diambil tindakan tegas," cetus Wali Kota Pasuruan Setiyono, kemarin.(Gol/EM/DY/DW/AB/CS/P-1)