Gamawan Bilang KTP-E Bersih Korupsi, KPK Bantah

KETUA KPK Agus Rahardjo membantah pernyataan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyebut tidak terjadi praktik korupsi dalam proses pengadaan barang proyek KTP elektronik (KTP-E). Agus menegaskan proyek Rp6 triliun itu bahkan sudah disarankan untuk dievaluasi sejak awal sebab berpotensi korupsi tapi tidak diindahkan Gamawan.

Agus yang mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan pada saat itu LKPP sebetulnya sudah menyampaikan beberapa saran, tapi tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur tidak mau mendampingi.

"Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP, tolong di cross check ke Pak Setyo Budi, salah satu direktur di LKPP. Saran itu seperti tender harus menggunakan e-proc, dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/10).

Menurutnya, paket yang diminta untuk dipisah dalam proses pengadaan KTPE meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket komputer, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lainnya.

"Tujuannya setiap barang bisa dikompetisikan dengan baik. Namun tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi (Kemendagri saat itu)," ungkapnya.

Pemaparan Agus tersebut menjawab tuduhan Gamawan Fauzi seusai diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

"Waktu itu (pengadaan barang KTP-E) didampingi LKPP. Bukan cuma itu, saya juga minta BPKP untuk dampingi," ujar Gamawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/10).

Gamawan heran dengan perkara korupsi di KTP-E sebab hasil audit dari BPKP tidak ditemukan ada masalah atau potensi kerugian negara. LKPP yang ketika itu dikepalai Agus Rahardjo menyatakan tak ada masalah dalam proyek ini, dari awal rencana sampai dengan pengerjaannya. (X-12)