Jokowi: Saya Punya Banyak Mata Pantau Pungli

KOMITMEN Presiden Joko Widodo memberantas pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik semakin gencar. Di setiap kesempatan Presiden terus mengingatkan seluruh aparat yang bertugas di sektor pelayanan publik untuk tidak melakukan pungli.

"Sekarang sudah ada yang namanya Saber Pungli, entah itu urusan sertifikat, SIM, KTP, STNK, izin-izin. Sekali lagi saya titip ini untuk aparat, hati-hati. Mata saya memang hanya ada dua, tetapi saya mempunyai mata dan telinga yang lain," kata Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa (18/10) malam.

Presiden memastikan akan memberikan sanksi berupa pemecatan bagi pegawai yang terbukti melakukan pungli. Hal itu untuk membangun budaya kerja yang bersih, budaya kerja yang cepat, tidak ada pungli.

"Saya ingin rakyat digampangkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tapi ini menyusahkan, meresahkan, dan menjengkelkan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan sama, Presiden mengharapkan penyelesaian urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia bisa selesai pada 2025. Untuk itu Presiden meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan pemerintah pusat bersinergi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

"Proyek Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) sudah berjalan 35 tahun, tapi belum rampung-rampung sampai sekarang, baru 46% di seluruh Indonesia, separuh saja belum. Sehingga kita harapkan pada 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat semuanya."

Di Sulawesi Utara sendiri, Presiden menyerahkan 1081 sertipikat tanah Program Strategis Tahun 2016. Presiden berharap acara seperti ini tidak hanya terhenti pada saat acara seremonial saja. (X-12)