Setara Institute: SBY Paling Bertanggung Jawab atas Dokumen Kasus Munir

WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyebutkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara.

Pasalnya, kata Bonar, TPF kasus aktivis pejuang Hak Asasi Manusia yang tewas diracun itu dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005. Karena itu, selama 10 tahun memimpin, SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF, tetapi ia malah tidak melakukan apa pun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut.

"SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) yang memerintahkan Kemensesneg (Kementerian Sekretaris Negara) membuka dokumen TPF. Sekali pun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik," ujar Bonar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Senin (17/10).

Ia menambahkan, setidaknya selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai 'the test of our history'.

"SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi (Presiden Joko Widodo) memiliki akses atas laporan kerja TPF sehingga Jokowi bisa menuntaskannya," tandasnya.

Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apa pun kepada Yusril atas laporan akhir TPF. Dengan demikian, menurut dia, hanya pada SBY bisa diperoleh penjelasan di mana dokumen tersebut berada. (RO/OL-4)