Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bisa memberi pelayanan yang baik bagi publik. Hal itu mesti dilakukan agar ASN maupun negara memiliki daya saing kuat.
"Pelayanan publik, tidak boleh lagi dijadikan alat oleh penguasa untuk mencari sesuatu, cari duit. Tidak boleh lagi main-main dengan layanan publik. Kekuasaan, tidak boleh lagi sebagai alat bargaining," tegasnya pada seminar Rancangan Proyek Perubahan di Badan Diklat Sulawesi Selatan, Makassar, Sulsel, Senin (17/10).
Karena itu, ia menekankan, harus melakukan perubahan pola pandang secara internal. Apalagi sekarang sudah ada sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses pelayanan publik lebih transparan.
"Sistem ini tidak boleh ditawar lagi, semuanya transparan, semuanya terbuka. Jadi tidak ada lagi pekerjaan tergantung pada orang, tapi pada sistem. Kalau itu yang terjadi, saya yakin, intervensi dari kiri kanan tidak terjadi. ASN itu harus netral dalam tugas, dia profesional," urainya.
Tidak terkecuali pada sistem penerapan anggaran yang sudah menerapkan e-budgeting sehingga tidak ada lagi anggaran-anggaran siluman yang masuk di tengah jalan. "Kita tidak perlu lagi takut dari kejaran persoalan hukum. Kita akan aman," lanjutnya.
Asman pun menegaskan, pada 2017 e-goverment harus sudah diterapkan di semua kota di Indonesia. Dengan begitu semua bisa terukur apa yang akan jadi target.
"Ini semua dilakukan sebenarnya sebelum ada instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan operasi pemberantasan pungli. Namun, setelah ada itu, kita harus lebih tekankan lagi. Jangan ada yang mempersulit layanan publik. Pungutan resmi nanti harus lewat bank," seru Asman.
Gubernur Sulsel Syharul Yasin Limpo menyampaikan provinsi yang dipimpinnya sudah lama menerapkan e-goverment. "Kita sudah lama lakukan itu, baik perizinan, bendahara dan keuangan, kita sudah lajukan semua. Kalaupun kementerian akan memberlakukan di semua daerah, tinggal disinkronkan saja dan maksimalkan," pungkanya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved