KPK Setuju Koruptor Diasingkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju wacana pengasingan koruptor di pulau terluar. Hal itu dinilai bisa meningkatkan efek jera dan berdampak juga pada memanusiakan koruptor.

"Kalau itu (pengasingan koruptor) akan membuat negara ini lebih beradab, kenapa tidak, itu kan amanah ideologi negara kita. Kalau bisa ya jangan lama-lama, tahun ini juga dilaksanakan hal itu," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat dihubungi, 14/10.

Ia menanggapi rencana Kementerian Hukum dan HAM yang akan menempatkan lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, dan bandar narkoba di pulau terluar dengan pengamanan ekstraketat.

"Kita akan relokasi lapas yang untuk super maximum security di pulau terluar. Sedang kita kaji, untuk misalnya bandar (narkoba) yang berat-berat, teroris, lalu koruptor yang gede-gede," terang Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10).

Menurutnya rencana seperti itu juga akan membuat para tahanan lebih sehat karena mereka bebas untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Dengan begitu mereka tidak akan tersiksa sebab menghukum tidak boleh dengan dengan dendam.

"Hal itu juga bagian dari peradaban baru sebagaimana di negara lain. Para tahanan bebas menciptakan pendapatan walau ada di dalam masa penahanan," ujarnya.

Saut menyatakan, tempat pengasingan para koruptor akan dibutuhkan pasalnya pemberantasan korupsi belum usai. Di sisi lain KPK akan terus berinovasi menerapkan strategi mengungkap seluruh pelaku korupsi. (X-12)