Tim Saber Sasar Pungli dan Preman

TIM Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tidak hanya menyasar pelaku pungli di kementerian dan lembaga pemerintah.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan satuan tugas tersebut juga akan menyikat pungli yang dilakukan para calo, preman, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Siapa pun yang memungut (uang) secara liar dari masyarakat. Apakah dia calo, preman pasar, dan anggota ormas, kalau malak rakyat, akan dibasmi," tandas Wiranto yang menjadi penanggung jawab Tim Saber Pungli.

Menurut Wiranto, banyak praktik pungli melibatkan pegawai kementerian bekerja sama dengan preman atau anggota ormas tertentu.

Dia mencontohkan, para pengemudi truk di daerah yang terbebani ulah petugas Dinas Perhubungan dan preman yang mengutip pungli.

"Banyak juga pedagang kecil yang memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang tidak jelas."

Dalam rapat Tim Saber Pungli di Kantor Kemenko Polhukam kemarin, Wiranto memancang target dalam sepekan ke depan tim mulai menginventarisasi persoalan di kementerian/lembaga termasuk BUMN yang menyandang fungsi pelayanan publik.

"Nanti ketahuan di mana titik kritis sarat pungli. Dari sana kami memberantasnya. Keberadaan Tim Saber Pungli diatur dalam perpres agar tidak terkendala di lapangan," kata Wiranto.

Dirjen Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkum dan HAM Karjoni menambahkan sejumlah poin yang menjadi fokus Tim Saber Pungli, yakni pemberantasan pungli suap, penyelundupan, LP kelebihan penghuni, pelayanan hukum, serta pembuatan SIM, STNK, dan BPKB.

Percepat sistem daring

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengakui praktik pungli telah menyebabkan menurunnya daya saing Indonesia.

Rosan mendesak pemerintah untuk menggunakan sistem daring dalam pelayanan publik di mana pun.

"Semakin banyak tatap muka (antara pengusaha) dan pegawai pemerintah, kian besar peluang terjadinya pungli," ujar Rosan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association, Carmelita Hartoto, membeberkan sistem perizinan yang belum sepenuhnya daring membuat proses pengurusan izin menjadi bertele-tele.

"Dwelling time juga sama. Perizinan satu pintu yang mestinya 18 kementerian/lembaga ternyata baru empat kementerian yang terintegrasi secara daring," ungkap Carmelita.

Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya memangkas berbagai macam perizinan yang rawan pungli.

"Dari 21 perizinan kini investor hanya perlu memenuhi empat perizinan. Itu pun sifatnya rekomendasi karena berhubungan dengan keselamatan kerja," tutur Yunus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memerintahkan seluruh jajaran eselon I untuk memperhatikan keluhan menyangkut pajak, anggaran, dan perimbangan keuangan yang memiliki interaksi dengan pihak luar sehingga berpotensi memunculkan pungli.

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Akhiar Salmi menyebutkan pelaku pungli sepatutnya dijerat UU Tindak Pidana Korupsi.

"Deliknya suap, masyarakat sebagai pemberi dan aparat sebagai penerima. Selain Polri, kejaksaan dan KPK juga dapat turut serta menyelidiki kasus pungli," jelas Akhiar. (Jes/Kim/Pra/Try/X-3)