KPU: Batas Pembelanjaan Dana Kampanye Ditentukan Daerah

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan daerah-daerah menentukan batas pembelanjaan dana kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.

"Mengenai pengeluaran ini batasannya ditentukan oleh setiap daerah karena batasan kampanye atau indeks harga di setiap daerah itu kan berbeda-beda," kata Juri di Jakarta, Selasa (11/10).

Dia mengatakan KPU di daerah masing-masing akan menentukan penggunaan dana kampanye berdasarkan peraturan KPU pusat.

"Jadi, nanti akan ditentukan berdasarkan rumus-rumus yang sudah ditetapkan peraturan KPU. Daerah akan membuat rumusan berapa besaran dana kampanye dari setiap daerah masing-masing," ujarnya.

Selain itu, KPU telah mengatur pihak mana saja dan batasan dana yang boleh menyumbang baik perseorangan, korporasi, atau badan hukum.

Juri juga mengingatkan agar KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan saat pilkada termasuk saat masa
kampanye.

Terkait kampanye lewat media, KPU dapat berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu, dalam memfasilitasi kampanye, KPU juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan jalannya kampanye.

Juri mengingatkan pula agar KPU di daerah mempersiapkan masa kampanye
sebaik mungkin termasuk persiapan alat peraga.

"Penyelenggara memfasilitasi kepentingan pasangan calon dan pemilih, teman-teman perhatikan prinsip imparsialitas dan netral, misalnya alat peraga pasangan calon misal baliho calon yang satu menghadap jalan utama sementara baliho calon yang lain menghadap kuburan, bisa jadi masalah, yang satuburam yang satu tidak," ujarnya. (OL-4)