KPU: Lembaga Survei Harus Jaga Prinsip Keadilan

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, lembaga survei harus memiliki analisis yang kredibel dalam risetnya terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Selain itu harus menjaga perlakuan yang setara ketika mereka melakukan survei. Artinya, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon," ujar Arief dalam sebuah diskusi bertemakan ‘Perang Survei Pilkada’ di Jakarta, Sabtu (8/10).

Lebih lanjut, kata dia, masyarakat juga harus paham bahwa survei merupakan bagian dari partisipasi pemilu yang memang diatur dalam undang-undang. Tujuannya, sambung dia, ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga semakin tahu perihal kandidat yang ikut dalam kontestasi pilkada sebelum menggunakan hak pilihnya.

"Lembaga survei juga harus secara terbuka tentang risetnya dan jelas metodeloginya. Sehingga penilaian orang bukan terhadap lembaga surveinya tetapi dari hasil surveinya, apakah benar akurat dan berintegritas," katanya.

Pihaknya belum mengetahui sejauh ini apakah sudah ada lembaga survei yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam proses survei dan hitung cepat selama tahapan Pilkada DKI. Arief juga mengungkapkan ada perbedaan ketentuan antara keduanya.

"Kalau hitung cepat ada ketentuan kapan itu boleh diumumkan. Kalau jejak pendapat itu soal apa? Karena sebetulnya bisa dilakukan terhadap semua stakeholder misalnya tentang perilaku pemilih atau kredibilitas penyelenggara pemilihan. Namun sampai saat ini fokusnya sebagian besar mengarah kepada pasangan calon," paparnya.

Arief juga menegaskan penting bagi lembaga survei untuk menjaga prinsip keadilan. Maksudnya, tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Dalam aturan ditentukan tidak boleh melakukan survei demi menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.Dia harus menyampaikan sebagaimana fakta yang dihasilkan di survei tersebut. Bukan untuk menjatuhkan kepada salah satu pasangan," pungkasnya. (OL-4)