Tjahjo Jamin Plt Gubernur Netral

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin pelaksana tugas (Plt) gubernur yang ditunjuk menggantikan gubernur yang cuti saat masa kampanye tidak mempunyai konflik kepentingan saat.

Hal itu diutarakannya saat menanggapi keresahan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Tidak (akan bermain politik)," katanya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (7/10).

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pengujian UU 10/2016 tentang Pilkada, yang menyangkut kewajiban cuti selama masa kampanye di Mahkamah Konstitusi, Ahok mempertanyakan netralitas Mendagri Tjahjo Kumolo ketika menunjuk Plt gubernur.

Yang disoal Ahok ialah regulasi baru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 yang menyebut bahwa pelaksana tugas diberi mandat untuk menggantikan posisi petahana yang sedang cuti serta berwenang dalam pembahasan APBD. Ahok khawatir Plt yang ditunjuk nantinya memiliki konflik kepentingan.

"Kemarin 269 (daerah yang ikut pilkada 2015) enggak ada masalah, enggak ada yang komplain, semua berjalan baik. Apa yang dikhawatirkan? PNS tegak lurus. Aturanya ada, UU-nya ada, fungsi dan tugas jelas," terang Tjahjo.

Penunjukkan plt, jelas Tjahjo, sudah didasarkan pada klasifikasi tertentu apakah yang bersangkutan tepat atau tidak menjadi plt. Ia mengakui, Kemendagri telah mengantongi nama-nama Plt gubernur.

Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut. "Sudah (ada nama-namanya), tinggal kita kirim ke Setneg, ke Presiden, sambil nunggu (keputusan) MK," jelasnya. (X-12)