KPK Ingin Perampasan Aset Masuk Paket Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap aturan tentang perampasan aset dan aturan pembuktian terbalik harta para penyelenggara negara bisa masuk dalam paket kebijakan hukum yang akan diluncurkan Presiden.

"Itu antara lain," terang Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/10).

Menurutnya, KPK meminta pemerintah segera membahas RUU perampasan aset dirampungkan segera. Karena itu lembaga tersebut menilai layak bila aturan perampasan aset itu masuk dalam agenda revitalisasi hukum.

Menkopolhukam Wiranto saat mendatangi KPK untuk menyetorkan LHKPN menyebut aspirasi KPK tersebut sudah diakomodasi pemerintah dalam kebijakan yang tengah disusun terkait revitalisasi hukum. Kebijakan baru soal hukum itu sendiri, menurut Wiranto diharapkan bisa memperbaiki peradilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan para penanam modal.

"Jadi pemerintah akan meluncurkan satu kebijakan mengenai revitalisasi hukum setelah selama dua tahun ini Presiden terus memfokuskan pada paket kebijakan ekonomi," paparnya.

Wiranto mengatakan, revitalisasi hukum disusun untuk memperkuat 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah berjalan baik. Pada proses penyusunan rincian revitalisasi hukum pemerintah mengajak KPK untuk turut serta mematangkannya.

"Setelah ekonomi jalan bagus, di-backup hukum jadi lebih bagus lagi. Kalau hukum ditegakkan baik sebenarnya ada keuntungan lain yang dapat diperoleh terutama di bidang ekonomi," ungkapnya.

Ia mengatakan penegakan hukum sangat penting menjadi fokus pemerintah karena hambatan terbesar pembangunan adalah praktik korupsi dan kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu untuk memperbaiki tata kelola penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. (X-12)