Kepala Daerah Harus Bebas Narkoba

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan calon kepala daerah benar-benar bebas dari jeratan narkoba. Kerja sama itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin (3/10) di Gedung BNN, Jakarta.

Ruang lingkup MoU meliputi penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba dan prekursor. Kemudian, pelaksanaan tes narkoba dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba dan prekursor.

Terkait pula pertukaran informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba dan prekursor, serta pemberian akses kepada BNN untuk menyelidiki dan menyidik terkait tindak pidana narkoba dan prekursor.

Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, dengan MoU itu diharapkan KPU dapat menghadirkan calon-calon kepala daerah yang bersih dari narkoba. “Karena narkoba di suatu wilayah dapat diberantas jika kepala dearahnya berkomitmen mengupayakannya. Bagaimana kepala daerah mau wilayahnya bebas narkoba jika dia sendiri terkontaminasi,” kata Budi.

Selain itu, menurut Buwas, dengan terbebas dari pengaruh narkoba, seorang kepala daerah dipastikan bakal mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan pemikiran yang jernih.

Ketua KPU Juri Ardiantoro menjelaskan kerja sama dengan BNN dilakukan karena memang Undang-Undang 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa BNN wajib memeriksa apakah para calon kepala deerah positif menyalahgunakan narkoba.

Hasil pemeriksaan itu harus diserahkan ke KPU untuk diputuskan apakah calon bisa mengikuti pemilihan kepala daerah atau tidak. “Selain memastikan calon kepala daerah bebas narkoba, juga sebagai pesan agar setelah memimpin bisa serius memberantas narkoba," ujar Juri. (X-12)