Sistem Pemilu Akomodasi Semua Kepentingan

SISTEM yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 tidak hanya mengakomodasi keinginan partai politik, tetapi juga memperhatikan suara atau aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah menjamin sistem yang diatur dalam UU Pemilu hasil kodifiksi bisa diterima semua elemen masyarakat.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, mengakui keinginan untuk mempertahankan sistem pemilu terbuka masih kuat di masyarakat. Sementara itu, sebagian parpol menginginkan adanya otoritas yang lebih dalam menentukan calon anggota legislatif lewat sistem tertutup.

"Kalau tertutup, resisten dari masyarakat cukup besar. Kayaknya akan sulit. Jadi, bagaimana mengakomodasi kedua pendapat itu," ujarnya di Jakarta, kemarin (Minggu, 2/10).

Dalam naskah akademis RUU Pemilu yang diserahkan tim pemerintah kepada Istana disebutkan bahwa sistem pemilu yang akan digunakan sama dengan yang berlaku pada pemilu sebelumnya, yakni proporsional terbuka terbatas. Hal itu diatur dalam Pasal 138 ayat (2) RUU tersebut.

Meski demikian, Soedarmo enggan memstikan hal itu karena perihal sistem pemilu masih menjadi polemik. Yang pasti, kata dia, naskah akademis itu sudah melalui penggodokan bersama dengan kalangan akademisi dan LSM.

Diharapkan, RUU yang merupakan penggabungan dari UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden, dan UU Penyelenggara Pemilu itu bisa terpakai dalam jangka waktu lama.

Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arteria Dahlan menyebut PDIP konsisten menginginkan sistem proporsional tertutup. Keuntungannya ialah menghindarkan persaingan tidak sehat sesama kader partai, menekan biaya pemilu, serta memudahkan pemilih dalam mencoblos.

Wakil Ketua Komisi II dari F-Gerindra Ahmad Riza Patria juga menilai sistem tertutup lebih berpeluang meloloskan kader terbaik parpol ke parlemen. Sebaliknya, Ketua Komisi II dari F-PG, Rambe Kamarulzaman, menyarankan sistem proporsional terbuka terbatas dipertahankan. (Kim/P-3)