Rp600 Triliun Uang Negara Raib Setiap Tahun

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan sedikitnya ada lima persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat.

"Lima persoalan itu, yakni kemiskinan, minimnya sumber daya manusia, korupsi, ketidakadilan, dan ketergantungan dengan negara lain dalam pengelolaan sumber daya alam," ujarnya saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk Reformasi Mental, di Kampus STAIN Batusangkar, Sumbar, kemarin.

Ia menyebut angka kemiskinan mencapai 12% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal itu menunjukkan masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersentuh pembangunan. "Pendapatan per kapita rakyat Indonesia masih di bawah standar penduduk dunia, makanya pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan taraf hidup melalui ekonomi berbasis kerakyatan," ujarnya.

Bangsa ini pun masih minim dalam hal sumber daya manusia. Hanya 5%-6% yang menikmati pendidikan hingga perguruan tinggi. Jumlah terbesar hanya sampai sekolah dasar, sekitar 50%-60%. "Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat yang berpendidikan. Rakyat harus punya ilmu pengetahuan yang memadai," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mencatat sedikitnya 30% anggaran negara setiap tahun dikorupsi. "Sekitar Rp600 triliun anggaran tiap tahun mengalami kebocoran yang berasal dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi," papar Yuddy.

Persoalan berikutnya ialah ketidakadilan hukum. Penegakan hukum hanya dirasakan masyarakat kecil, sedangkan kalangan elite yang dekat dengan aparat penegak hukum dan penguasa tidak tersentuh hukum.

"Pemerintah saat ini berupaya hukum dan keadilan harus jadi milik semua orang, tidak pandang bulu, dan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah," sebutnya.

Persoalan terakhir, kata dia, ialah ketergantungan pada pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam. "Solusinya ialah perlu komitmen dan ketegasan pemerintah untuk mengurangi keterlibatan perusahaan asing dan lebih mempercayai pengusaha dalam negeri," ucapnya.

Pembicara lain dalam diskusi itu, antara lain Kepala BKKBN Fasli Jalal, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.