Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDIP merespon santai koalisi besar tujuh partai politik, yang mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut). PDIP justru mempertanyakan, apakah perekat koalisi karena kapasitas Bobby atau Presiden Jokowi.
"Pilkada Sumut ya untuk Mas Bobby dukungan itu karena Mas Bobby atau karena mertuanya? Itu pertanyaannya. Kalau dari kita (PDIP) lebih banyak mendengarkan suara rakyat di sana menghendakinya seperti apa," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat kepada wartawan di komplek Parlemen Selasa 9 Juli 2024.
Anggota DPR RI Dapil Sumatra Utara itu juga mengingatkan, koalisi besar tidak menjamin menangnya suatu pasangan calon. Dalam sistem pemilu yang Indonesia anut, pemilihlah yang menjadi faktor utama.
Baca juga : Djarot Bahas Sosok Menantu ‘Orang Besar’ di Pilgub Sumut, Sindir Bobby Nasution?
“Jadi belum tentu juga pendukung partai yang banyak itu raksasa gemuk itu super koalisi gemuk banget itu itu juga belum tentu menang karena kan yang menentukan rakyat juga," pungkas Djarot.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itupun menyampaikan PDI Perjuangan berada dalam posisi kuat, memiliki kursi untuk mengusung calon sendiri. Meski demikian akan tetap menjalin komunikasi dengn partai yang belum bergabung mengusung Bobby, yang hanya tersisa sedikit.
“Bahwa di Sumatera Utara itu PDIP Perjuangan relatif aman Bisa mencalonkan sendiri tetapi kita juga membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sono," sambungnya.
Tujuh Partai telah berkoalisi mengusung Bobby Nasution sebagai bakal cagub Sumut. Petahana Edy Rahmayadi sebagai penantang hingga kini belum juga mengantongi rekomendasi dari partai.
(Z-9)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung Irjen Ahmad Luthfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved