Presiden Tegaskan Tolak Revisi PP 99/2012

PRESIDEN Joko Widodo memastikan akan menolak revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski mengaku belum menerima draf revisi, ia menegaskan tetap akan menolaknya.

"Sampai sekarang juga belum sampai ke meja saya. Kalau sampai ke meja saya, saya pastikan akan dikembalikan," ujarnya ketika menerima para ahli hukum di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan itu Jokowi mengaku prihatin dengan penegakan hukum yang belum maksimal, terutama untuk kasus pidana khusus seperti korupsi. Penuntutan rendah, demikian pula dengan vonis.

"Sampai saat ini juga penegakan hukum kita juga kita masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi baik sisi hukuman maupun tuntutan," tandasnya.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Dalam aturan tersebut, narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ngotot ingin merevisi PP tersebut. Alasannya, PP tersebut dianggap melanggar UU dan hak narapidana. (X-12)