Status WTP bukan Jaminan Bebas Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan jaminan suatu lembaga/kementerian bebas dari praktik penyelewengan anggaran dan korupsi. Karena itu Presiden meminta pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara tidak cepat berpuas diri meski mendapatkan status WTP.

Jokowi justru mendorong peraih WTP menyempurnakan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Menurut dia, masih ada banyak hal yang bisa disempurnakan dari sistem pelaporan keuangan yang ada sekarang.

"Jangan hanya berhenti pada mengejar predikat WTP. Justru, dengan predikat WTP, kita harus lebih bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," ujar Presiden ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

Contoh perbaikan yang bisa dilakukan, jelas kepala negara, ialah menyederhanakan laporan keuangan. Menurut dia, laporan-laporan yang ada sekarang terlalu tebal sehingga menghabiskan waktu untuk dibaca dan dipahami.

Selain penyederhanaan, bisa juga dilakukan digitalisasi dan debirokratisasi. Hal tersebut, kata Jokowi, harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya.

"Kita harus mulai membangun sistem keuangan yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi. Kita juga harus membangun manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM yang berkelanjutan," tandasnya.

Wajar tanpa pengecualian adalah opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan suatu lembaga. Jika sebuah lembaga mendapat opini ini dari BPK, berarti lembaga terkait telah melakukan prinsip akuntansi dengan baik.

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis 22 kementerian dan lembaga serta 15 pemda yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP.

Secara simbolik, Presiden menyerahkan penghargaan WTP kepada Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Bupati Boyolali Seno Samudro dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (X-12)