Polemik Asian Values Perlu Disudahi

ISTILAH asian values sedang diperdebatkan di media sosial. Kata ini muncul setelah perbincangan di salah satu podcast politik bersama komika Pandji Pragiwaksono. Konteksnya, seorang pembawa acara mengucapkan bahwa politik dinasti dianggap wajar di Indonesia karena Indonesia termasuk yang masih kental dengan nilai-nilai ketimuran.

Narasi yang seolah memaklumi atau mewajarkan praktik politik dinasti dengan dalih ada nilai-nilai ketimuran itu kini ramai diperbincangkan. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menegaskan semua hal yang mengancam demokrasi, sekali pun itu berasal dari nilai-nilai ketimuran (asian value) perlu ditinggalkan.

“Asian values itu sudah lama, dari zaman Pak Harto, di berbagai negara juga ada asian values, east value, nilai timur. Ketika dichallenge, ternyata tidak baik untuk demokrasi, tidak baik untuk hak asasi manusia (HAM). Sehingga terjadi reformasi di Filipina di tahun 1986 dan berbagai negara lain,” ucap Kaka kepada Media Indonesia, Jumat (7/6).

Baca juga : Politik Dinasti dengan Dalih Asian Values tidak Dapat Dibenarkan karena Merusak Demokrasi

Dia juga menyampaikan narasi pemakluman praktik politik dinasti tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan dalih ada nilai ketimuran. Dia mengingatkan bahwa maraknya praktik korupsi yang terjadi hari ini serta nepotisme di dalam kekuasaan berasal dari pewajaran politik dinasti yang dilakukan kepala daerah di Indonesia.

Menurut dia, demokrasi juga punya nilai universal. Nilai universial itu semestinya bisa mengalahkan alasan praktik politik dinasti dilanggengkan hanya karena ada nilai ketimuran.

Korupsi, nepotisme yang berasal dari politik dinasti tentu mengancam proses berdemokrasi dan merugikan masyarakat Indonesia.

“Nilai asia atau nilai timur, begitu pula demokrasi tidak sama untuk semua, bukan patron untuk sebuah negara. Tetapi demorkasi juga mempunyai nilai-nilai universial. Sehingga negara, pemerintah, DPR, pembuat kebijakan paling bertanggung jawab atas semua persoalan dan pelanggaran (kekacauan) di pemilu kemarin,” pungkasnya. (Z-8)