Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAHUN ini para profesional bidang kepatuhan hukum berbagai negara memiliki beberapa perhatian khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain karena adanya perubahan yang begitu cepat dalam regulasi dan perkembangan teknologi.
Oleh karena itu sebagai dampaknya, diperlukan strategi kompleks untuk menghadirkan layanan yang semakin baik bagi pelanggan, dengan tetap berjalan pada koridor hukum.
Perusahaan penyedia platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech), Hukumonline, menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024.
Baca juga : Penetrasi Digital jadi Penentu Aspek Penjualan Global Sektor Properti
Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 ini dapat menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan budaya kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia.
Ajang penghargaan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Tanah Air bagi bidang kepatuhan hukum. Diikuti lebih dari 60 perusahaan, Hukumonline menggelar IRCA 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan dan pimpinan perusahaan atas dedikasi, kinerja, dan upaya dalam menjalankan kepatuhan hukum.
“Di tengah dinamika regulasi yang terus berubah di Indonesia, kepatuhan hukum tak hanya menjadi sekadar kewajiban, melainkan juga tanggung jawab moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” kata Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara.
Baca juga : Platform Evermos-Everpro Beri Dukungan Teknologi Komunitas IMNU
Arkka mengungkapkan, memastikan kepatuhan hukum dalam perusahaan merupakan tugas yang menantang. Namun, hal tersebut memang sangat krusial dalam meminimalisasi risiko hukum dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.
Indonesia memiliki yurisdiksi yang kompleks dan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
Hukumonline pun berharap ajang IRCA 2024 ini dapat memacu semangat para praktisi kepatuhan hukum untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab.
Penilaian IRCA 2024 dilakukan berdasarkan laporan, narasi, serta dokumen bukti kelengkapan dari perusahaan serta pimpinan perusahaan. Seluruh penilaian pun melihat tiga aspek penting yaitu implementasi strategi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan hukum, performa pengelolaan organisasi oleh pimpinan perusahaan dalam konteks kepatuhan hukum, serta upaya kontrol kepatuhan hukum.
“Dewan juri memastikan bahwa setiap perusahaan dinilai secara objektif, adil dan transparan sehingga mencerminkan kinerja nyata dalam kepatuhan hukum,” ujar salah satu Dewan Juri, Anika Faisal. (H-2)
Dua sejoli berstatus mahasiswa fakultas hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap nenek salah satu pelaku.
National Moot Court Competition Piala Bergilir Rudyono Darsono 2024 (NMCCRD 2024) merupakan salah satu rangkaian acara Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Pekan Kuliah Umum kali ini mengundang narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari mitra kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Jurnal Pancasila Law Review (PancLRev) diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa PDIH FH UP, penelitian, dosen FH UP, dan penulis di luar FH UP sehingga berdampak pada akreditasi FH UP.
FHUP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik Hukum nasional dan internasional untuk mendapatkan akreditasi FIBAA Jerman.
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.
Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu disebab mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved