Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.

“Masyarakat butuh perumahan yang terjangkau. Saat ini ada 15 persen lebih masyarakat yang belum memiliki rumah. Dan banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Itu sebabnya, Pemerintah membuat program 1 juta rumah,” ungkap Bambang di Gedung Nusantara V MPR RI, Rabu (29/5).

Menurut Bambang, pemenuhan hak akan tempat tinggal rakyat atau rumah memerlukan konsentrasi, tidak seperti sekarang di mana yang memimpin adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Bamsoet juga menekankan bahwa UUD 1945 pasal 28H ayat 1 mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Baca juga : Ketua MPR Sarankan Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera Ditunda

“Kalau ke depan ada rencana Presiden terpilih Prabowo ingin memisahkan antara kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat, maka saya dukung. Karena itu, pekerjaan umum dan perumahan adalah dua hal yang sangat penting. Sama-sama membutuhkan konsentrasi seorang menteri ke depan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, pemerintah fokus membangun perumahan rakyat karena kebutuhan mencapai 1,3 juta rumah per tahun. Pemenuhan rumah memerlukan konsentrasi, tidak seperti sekarang di mana yang memimpin adalah Kementerian Pekerjaan Umum. 

Selain itu, pembangunan rumah akan memicu kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sekitar 187 industri, termasuk industri genteng, baja, dan lainnya. 

Baca juga : Relatif Dekat dengan Jakata, Wilayah Tangerang Dominasi Pasokan Rumah Tapak Baru

"Pekerja kita akan mendapatkan banyak pekerjaan sehingga tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri, karena banyak pekerjaan tersedia di dalam negeri. Ke depan, saya berharap pembangunan lebih fokus pada pengadaan perumahan rakyat," kata Bamsoet.

Sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat adalah dua entitas terpisah. Namun, Jokowi memutuskan untuk menggabungkannya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai informasi, Rabu, 29/5 di Gedung Nusantara V MPR RI berlangsung pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPP Himperra yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono yang  terpilih pada Kongres II Himperra yang berlangsung di Jakarta pada 6-8 Desember 2023 lalu. (Z-10)