Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Igor Dirgantara menilai pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta belum tentu menentukan partai menjadi oposisi pemerintahan lima tahun ke depan.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia itu menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk pada bulan Oktober mendatang.
"Sudah jelas tidak menentukan posisi PDIP itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu," kata Igor Jumat (24/5).
Baca juga : Megawati Rela Disebut Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan
Menurut dia, potensi PDIP menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan.
Igor mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.
Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.
Baca juga : PDIP Berpotensi Ambil Langkah Oposisi
Ia menyebutkan beberapa petinggi PDIP juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.
"Jadi, Kongres PDIP bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga," katanya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.
Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDIP merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang. (Ant-P-5)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 dengan menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara serikat pekerja dan direksi.
Rakernas ke-4 Partai Amanat Nasional (PAN) akan membahas penerapan kongres PAN serta mengangkat kembali Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut ada sejumlah langkah strategis yang akan diambil partai berlambang matahari terbit itu.
Sejumlah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan peraturan boling internasional.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP
Rakernas V PDI Perjuangan merumuskan 17 sikap politik. Rumusan tersebut di antaranya menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved