Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Pemerintah akan memulai pendekatan kesejahteraan dalam program percepatan pembangunan di Tanah Papua yang mulai bergulir pada tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai menghadiri rapat terbatas Presiden Joko Widodo, yang membahas soal operasi khusus Papua dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/5).
"Tadi membahas percepatan pembangunan di Papua. Kita akan mengadakan pendekatan kesejahteraan di sana," kata Suharso.
Baca juga : Dampingi Wapres, Wamendagri Kawal Progres Pembangunan Kesejahteraan di Papua
Dalam agenda tersebut, Suharso menyampaikan sejumlah laporan berkaitan dengan kepastian alokasi anggaran untuk program kesejahteraan di Papua.
Laporan itu disampaikan menyusul rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam waktu dekat, dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana program tersebut.
"Saya tadi melaporkan kita akan mulai di tahun ini dan Bapak Wakil Presiden akan segera ke Papua, karena sebagai ketua dalam pelaksanaan ini," kata Suharso.
Baca juga : Percepat Pembangunan Papua, Pemerintah Adakan Sail Teluk Cendrawasih
Dikatakan Suharso, pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dilakukan secara bertahap, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
"Rapat tadi memastikan anggarannya itu semua sudah di-insert di dalam kementerian dan lembaga. Tadi itu ingin dipastikan seperti itu," katanya.
Suharso juga menyampaikan tentang pendekatan keamanan di Papua yang juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Baca juga : Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
"Sementara untuk pendekatan keamanan, itu juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua," katanya.
Menurut Wakil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, menteri yang hadir antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan.
Selain itu, hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Membahas mengenai anggaran untuk operasi khusus di Papua. Ada Menhan, Kasum TNI , ada Kepala BIN dan Kapolri," kata Kartika. (Try/Z-7)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan proyek pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PT Waskita Karya mengungkapkan pembangunan Bendungan Jlantah dan Jragung di Jawa Tengah mencapai 86,09%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Menjelang usia perusahaan yang ke-33, PT Surveyor Indonesia mengukuhkan komitmen untuk mengambil peran dalam upaya menjaga pertumbuhan nasional.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved