Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menilai rencana Mahfud MD untuk kembali ke kampus seusai Pilpres 2024 adalah sikap etika politik yang baik.
"Terkait rencana kembalinya Mahfud MD kembali ke dunia akademisi menunjukkan sikap etika berpolitik yang baik. Kita tahu bahwa Mahfud MD memang salah satu dari sedikit tokoh dan politisi yang sering mencontohkan etika berpolitik praktis yang baik," ujar Ardli di Jakarta, Selasa (7/5).
Sikap yang positif dan professional juga pernah ditunjukkan Guru Besar Hukum Tata Negara itu selepas Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Mahfud menolak tawaran dari Joko Widodo yang baru saja menjadi presiden. Penolakan itu dilakukan dengan alasan bahwa pada pertarungan Pemilu 2014, Mahfud berada pada kubu yang berseberangan dengan Jokowi.
Baca juga : Mahfud MD: Gugatan ke MK bukan untuk Jadi Pemenang
"Dia baru mau bergabung pada periode setelahnya, yaitu 2019, ketika merasa sudah memberi kontribusi pada kubu Jokowi pada pertarungan Pemilu 2019," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa budaya politik yang dicontohkan oleh Mahfud merupakan sesuatu hal yang sangat baik dan patut ditiru.
"Hal itu memberikan pemahaman bahwa politik tidak semata-mata tentang kekuasaan, tetapi dalam berpolitik juga ada etika dan norma yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik," tandas Ardli.
Baca juga : Rekapitulasi Nasional, Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Maluku
Sebelumnya, Mahfud menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan pasca-Pilpres 2024. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan Kembali mengajar di kampus.
"Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum," kata Mahfud dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).
Pasalnya, lanjut dia, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika. Ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk sesuai dengan selera elite yang mempunyai kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.
"Saya akan mengawal di bidang hukum. Pengadilan tentu saja karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, ada di kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," jelasnya. (Ant/Z-11)
Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
RONTOKNYA pucuk pimpinan lembaga negara karena kebobrokan integritas dan moral terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menuturkan harus ada teladan dari presiden.
Berikut adalah panduan etika yang perlu diperhatikan saat berkunjung dan berkegiatan di area perpustakaan.
Judi online merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak mental dan moral.
Dari perumpamaan di atas, kita jadi paham bahwa kompetensi bukan sekadar bisa atau berpengalaman melakukan tindakan medis tertentu meskipun didukung testimoni pejabat/petinggi negeri.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved