Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Parpol Saat ini Cenderung Mewakili Kepentingan Pribadi dan Bisnis

Dinda Shabrina
30/4/2024 18:15
Parpol Saat ini Cenderung Mewakili Kepentingan Pribadi dan Bisnis
Ilustrasi: ratusan bendera parpol terpasang di plastik pembatas jalur sepeda (stick cone) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan(MI/Usman Iskandar)

MAYORITAS politisi yang ada di pemerintahan dan parlemen memiliki latar belakang bisnis atau pengusaha. Dengan latar belakang itu, Dosen dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyebut banyak partai politik (parpol) hari ini tidak lagi mewakili kepentingan dan kehendak rakyat, melainkan kepentingan pribadi dan bisnisnya saja.

Dari berbagai macam riset yang ada, Joko mengungkapkan bahwa 50 persen lebih kabinet di pemerintahan Joko Widodo adalah business politician atau politisi pengusaha. Begitu pula di parlemen, Joko meyakini ada 50 persen lebih anggota DPR yang juga berlatar belakang bisnis.

“Dengan dominannya sisi aktor politik dari bisnis politisi, maka kita bayangkan bagaimana produk legislasi kita di parlemen? Bagaimana kebijakan yang terlahir di pemerintah? Tentu cenderung mengikuti kepentingan mereka. Pemikiran canggih dari Bung Hatta, Bung Karno, sulit terserap ke dalam, karena tidak cukup power,” ujar Joko dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9: Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa, Selasa (30/4).

Baca juga : Perempuan di Parlemen: Kunci Terwujudnya Kebijakan Pro Perempuan

Joko menilai harapan dan cita-cita dari para pendiri bangsa tidak akan pernah terwujud apabila struktur kekuasaan yang ada hari ini tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan rakyat.

“Karena sebuah gagasan seberapa canggih pun, kalau tidak ditopang oleh kekuatan politik dan ekonomi, maka dia hanya berhenti sebagai ruang percakapan. Tidak akan bisa tumbuh dalam kebijakan negara,” terang Joko.

Meski begitu, ia berharap anak muda hari ini yang diharapkan bisa menjadi penerus bangsa dapat mengubah sistem politik yang ada dengan menjadikan politik sebagai medan perjuangan.

“Karena itu politik harus kita maknai sebagai medan perjuangan. Tidak bisa sebatas merebut kursi di parlemen. Tetapi itu bagian dari proses penyadaran publik, bagian dari pendidikan politik kalau kata Bung Hatta,” ucap dia.

“Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan politik yang tidak berpihak pada kehendak rakyat. Jauh dari nilai yang diinginkan dari para founding father kita,” pungkasnya. (Dis/Z-7)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya