Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PKS merespons kemungkinan untuk gabung dengan pemerintahan baru atau memilih kembali menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pihaknya masih menggodok segala kemungkinan tersebut di internal partai.
“Soal itu (ikut pemerintahan atau di luar) akan dirapatkan,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Kamis (25/4).
Baca juga : PKS akan Berdialog Tentukan Sikap soal Oposisi
Namun, secara pribadi ia menyarankan untuk tetap berada di barisan oposisi.
“Tapi saya pribadi menyarankan di luar pemerintahan (oposisi)," ujarnya.
Mardani membeberkan alasan mengapa PKS perlu konsisten berada di barisan oposisi.
Baca juga : Cak Imin tak Enak dengan Surya Paloh
"Mengapa? Karena program dan kampanye Pilpres kita beda dengan 02. Landasan berpikir dan asumsinya juga beda. Dan yang terpenting, perlu ada yang kontrol pemerintah. Power tend to corrupt," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberi masukan terkait arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca diputuskannya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Surya Paloh berpesan agar PKS memikirkan secara matang arah politik, baik itu di dalam ataupun di luar pemerintahan.
Baca juga : Pengamat: PKS Bisa Oposisi atau Koalisi dengan Kritis
"Saya katakan coba renungkan baik-baik apa yang terbaik bagi negeri ini. Di dalam atau luar pemerintahan," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.
Surya Paloh menambahkan, dirinya memaklumi perbedaan pandangan dari masing-masing partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Namun dalam hal membangun bangsa negara, setiap partai selalu berupaya mencari titik temu alias persamaan.
"Kita paham tidak semuanya punya kesamaan tapi bukan perbedaannya yang kita cari melainkan persamaan-persamaan,” ujar dia.
Salah satu kesamaan itu, kata Surya Paloh, yakni siap mengambil peran apa pun. Baik itu di dalam maupun luar pemerintahan.
"Ada kesamaan kita siap dua-duanya (koalisi atau oposisi)," terangnya. (Ykb/Z-7)
Hasil analisis NoLimit yang menunjukan bahwa dengan menggunakan internal influencer memiliki jumlah engagement atau talk tertinggi sebesar 65,49 dibandingkan KOL yang hanya sebesar 59,25.
PENERAPAN Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus ´terintegrasi hulu sampai hilir´, di tingkat pusat hingga daerah sebagai sebuah kebutuhan bukan kewajiban.
PT. SEMEN Gresik (PTSG) menggelar perayaan peringatan berdirinya perusahaan yang ke-9, bertemakan Stronger & Better di area depan Masjid Al Hikam PTSG, Pabrik Rembang, Rabu (11/1/2023).
KONFLIK internal antar sentanadalem di Kraton Kasunanan Surakarta menjadi keprihatinan banyak pihak. Polisi berharap konflik segera bisa diakhiri.
KESERIUSAN Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin untuk melakukan perbaikan diinstitusinya, pasca beberapa hakim dinyatakan tersangka oleh KPK, mendapat dukungan penuh politisi Fahri Hamzah
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved