Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETIADAAN perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, dinilai sebagai sinyalemen kuat bahwa partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri bakal berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, koalisi yang dibentuk Prabowo nanti bakal gemuk dan bersifat lintas ideologi yang terdiri dari nasionalis dan Islam maupun lintas tokoh yang pro maupun kontra terhadap pemerintahannya.
"Koalisi dibangun secara pragmatis ditentukan oleh besaran pembagian akses terhadap kekayaan negara," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (24/4).
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
Reni berpendapat, lobi politik yang dilakukan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seperti NasDem maupun PPP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal mengarah masuk ke pemerintahan.
Sementara, PDI Perjuangan bakal menjadi oposan meski di belakang layar tetap mendukung Prabowo.
Menurut Reni, itu disebabkan nihilnya catatan sejarah buruk antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Publik Ingin Ada Penyeimbang Pemerintahan
"Bahkan beliau yang memberikan karpet merah untuk Prabowo pulang dari Jordania selesai pengasingan 1998. Dan pertarungan 03 (Ganjar-Mahfud) sebenarnya dengn anaknya Jokowi, bukan dengan Prabowo," terangnya.
Pengajar ilmu politik pada Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut ketidakhadiran Ganjar-Mahfud dalam rapat pelno penetapan calon terpilih di KPU merupakan, 'Sinyal kuat bagi pilihan politik PDIP untuk mengambil langkah oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran'.
Sekretaris Janderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang hadir ke KPU hari ini berharap dalam waktu dekat pihaknya dapat bertemu dengan Prabowo. Namun, ia menyebut belum ada janji yang dibuat ihwal pertemuan tersebut.
"Kita akan rapat di internal dulu. Kita mau ke NasDem kita mau ke PKB," kata Aboe. (Tri)
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved