Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan putusan sidang sengketa pemilu presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dibacakan besok, Senin (22/4) akan berdampak terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Wijayanto menerangkan, jika hakim MK menolak gugatan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, maka akan ada preseden buruk terhadap pejabat politik di Indonesia dalam mempertahankan kekuasaan.
"Ketika MK menolak gugatan, ke depan kita khawatirkan ada praktik serupa yang akan dilakukan oleh politisi yang berkuas, yang berusaha mempertahankan kekuasannya. Salah satunya dengan mengubah aturan hukum," kata Wijayanto dalam sebuah diskusi daring dengan tema Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru, Minggu (21/4).
Baca juga : Muhammadiyah Minta MK Profesional Putus Sengketa Pilpres
Sementara jika MK mengabulkan gugatan pemohon dan menyimpulkan adanya penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam Pemilu 2024, dia menyebut ada secercah harapan di satu kondisi saat demokrasi di Indonesia dalam kondisi suram.
"Ternyata di tengah gelap gulita kegelapan demokrasi masih ada banyak demokrat yang membawa lilin terang. Dan MK adalah salah satu institusi yang kita harapkan untuk itu. Institusi yang bisa mengembalikan demokrasi kita. Ini juga satu pesan ke depan jangan coba-coba menyalahgunakan aturan demokrasi," kata Wijayanto.
Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa menambahkan demokrasi yang rusak akibat proses Pemilu 2024 harus dikembalikan ke jalan yang benar. Perangkat negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu juga perlu diluruskan dan tidak terulang di masa mendatang. Kendati demikian, Fahmi memprediksi tidak akan terjadi putusan 'radikal' yang akan diputuskan hakim MK nanti.
"Saya kira tidak akan radikal keputusannya. Gegap gempita amicus curiae yang banyak disampaikan, saya kira tidak akan membuat MK radikal dalam memgambil keputusannya," ujarnya. (Z-8)
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
DPP PPP diminta untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan PPP dengan cara-cara yang tidak baik.
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved