Pengamat: Arcanda Tahar bukan Penjahat

PENGAMAT Politik Maksimus Ramses Lalongkoe, saat dimintai komentarnya, Kamis (8/9), terkait polemik rencana Presiden Joko Widodo mempercepat proses legalitas status kewarganegaraan Arcandra Tahar sehingga dapat diangkat kembali menjadi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan, upaya Presiden Joko Widodo sudah tepat meski ada undang-undang yang mengatur terkait Naturalisasi.

"Upaya Presiden Jokowi itu sudah tepat kok, kenapa harus dipermasalahkan sedemikian lebar," katanya.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta ini pun menilai, Arcandra bukan seorang penjahat yang perlu ditakuti sehingga pemberlakuan undang-undang terhadapnya harus diperketat. Arcandra, lanjutnya, tokoh dan sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia sehingga diperlukan ruang kebijakan yang bersifat terbuka.

"Iya, Arcandra kan bukan seorang penjahat, kenapa harus ditakuti hingga Undang-Undang soal Kewarganegaraan, khususnya terkait naturalisasi selama lima tahun harus diberlakukan kepadanya. Dia kan tokoh dan sosok yang diperlukan bangsa ini, maka perlu adanya ruang kebijakan yang bersifat terbuka," imbuh Ramses.

Ia menambahkan, upaya Jokowi mempercepat proses ini bukan berarti Presiden melanggar UU. Presiden melakukan langkah yang dianggap sebagai langkah terbuka meski tidak populer. Kasus yang menimpa Arcandra sifatnya kasuistis yang dapat ditangani secara baik tanpa harus dipersulit.

Seperti diberitakan, rencana Presiden Jokowi mempercepat proses kewarganegaraan Arcandra menuai pro dan kontra sejumlah pihak termasuk sejumlah anggota DPR RI. Sampai saat ini, Menteri ESDM masih dijabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pascapemberhentian Arcandra pertengahan Juli lalu. (RO/OL-5)