Pengamat: Kepala BIN Jangan Jadi Alat Kepentingan

PENGAMAT Sosial Politik The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru harus memegang asas netralitas. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Dari beberapa asas intelijen negara ini, saya menyoroti dua hal. Paling penting menurut saya adalah asas netralitas," kata Karyono dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

Sebab, kata Karyono, BIN merupakan alat negara. Dengan demikian dalam melaksanakan pekerjaannya harus netral. "Dia tidak boleh berpihak termasuk pada presiden, apalagi pada pimpinan parpol (partai politik)," ungkap Karyono.

Karyono mengkhawatirkan, jika BIN berpihak pada satu kelompok atau individual, kemanan negara bisa terancam. Hal tersebut sudah terbukti pada Orde Lama ketika intelijen negara dijadikan kepentingan kelompok dan alat kekuasaan.

"Misalnya ketika Orde Lama, intelijen negara ada intervensi dari berbagai kelompok politik sehingga terjadi dinamika tarik menarik kepentingan politik. Maka pada saat itu ancaman terhadap negara di Orde Lama banyak sekali, pemberontakan terjadi di mana-mana, konflik politik berkepanjangan, karena ada keberpihakan, ada kelompok tertentu yang bermain di intelijen negara," jelas Karyono.

Keberpihakan intelijen negara pun terjadi ketika zaman Orde Baru. Saat itu, kata Karyono, badan intelijen dijadikan alat kekuasaan. "Pengalaman seperti itu tidak boleh terjadi di era sekarang dan ke depannya," ujar Karyono. (MTVN/OL-5)