Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari tidak dapat memastikan antusiasme warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (10/3). Sampai saat ini, KPU sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan ihwal pemilu ulang itu ke komunitas WNI di sana.
"Soal besok tanggal 10 Maret nanti yang akan hadir berapa dan bagaimana, tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Hasyim, pihaknya sudah menyosialisasikan PSU lewat sosial media milik KPU. Itu mencakup waktu dan lokasi pemungutan suara. KPU kembali memilih Gedung World Trade Centre (WTC) Kuala Lumpur sebagai lokasi pencoblosan untuk metode tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga : Terhalang Izin untuk Gelar Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi
KPU sendiri mendirikan 22 TPS di Gedung WTC yang akan melayani 42.372 pemilih. Sementara itu, ada 120 kotak suara keliling (KSK) yang dilaksanakan untuk melayani 19.845 pemilih yang tinggal di luar pusat kota Kuala Lumpur. Dengan demikian, total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) PSU di Kuala Lumpur berjumlah 62.217 pemilih.
Mulanya, KPU menjadwalkan PSU untuk metode KSK diselenggarakan pada Sabtu (9/3) besok. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan, terutama dari pihak yang mengetahui situasi di Kuala Lumpur, metode KSK dilaksanakan pada Minggu (10/3) sebagaimana metode pencoblosan di TPS.
"Karena situasi ini sudah diketahui publik dan juga WNI di Kuala Lumpur beberapa waktu yang lalu, kami berharap berbagai macam komunitas, WNI di Kuala Lumpur mengikuti perkembangan ini dan kemudian juga turut hadir berpartisipasi aktif dalam kegiatan PSU di Kuala Lumpur," tandas Hasyim.
PSU di Kuala Lumpur sendiri akan digelar selama 10 jam dari pukul 08.00 sampai 18.00 waktu setempat. Hari ini, KPU melaksanakan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Sebagian KPPSLN itu adalah mereka yang pernah bertugas saat Pemilu 2024 di Kuala Lumpur pertama kali digelar pada 11 Februari 2024. (Tri/Z-7)
Untuk pertama kalinya, kapal pesiar internasional Resorts World One berlabuh di Jakarta. Kehadirannya diharapkan turut memajukan sektor pariwisata
Pada perhelatan International Modest Fashion Festival (IN2MF) Kuala Lumpur, sejumlah label Indonesia menyuguhkan koleksi modest yang elegan dengan motif tribal dan kain-kain adati.
Seorang pengusaha Malaysia, Haliza Maysuri, mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk kucing peliharaannya di toko Louis Vuitton di Kuala Lumpur.
Penembakan terjadi di bandara di Malaysia. Seorang pria melakukan penembakan terhadap istrinya di pintu kedatangan Terminal 1, Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Minggu, (14/4).
Sebanyak tujuh anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) divonis bersalah dan divonis penjara selama empat bulan.
Mantan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, MKM, yang menyerahkan diri setelah buron berdalih tak tahu ditetapkan sebagai tersangka.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved