Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada para jajaran pengawas yang bakal bekerja saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan ini. Pemilu di Kuala Lumpur harus diulang atas rekomendasi Bawaslu karena karut marutnya data pemilih di sana.
"Teman-teman pengawas tempat pemungutan suara kemungkinan harus kita bimtek ulang juga, tapi waktu kan sangat terbatas saat ini. Untuk rekrutmen saja harus benar-benar ekstra," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membagi PSU di Kuala Lumpur ke dalam dua metode pemilihan, yakni kotak suara keliling pada Sabtu (9/3) dan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (10/3). Metode pos yang sebelumnya digunakan kini ditiadakan atas rekomendasi Bawaslu.
Baca juga : KPU Berencana Hapus Pemungutan Suara Metode Pos di Malaysia
Berdasarkan hasil evaluasi atas proses rekapitulasi suara pemilih dari luar negeri, Bagja mengatakan pihaknya menyoroti sejumlah permasalahan dari panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).
"Karena DPT-nya tidak ter-cover dengan baik, tidak terverifikasi dengan baik, maka akan jadi masalah," ujar Bagja.
"Ya semoga (PSU di Kuala Lumpur) bisa dilaksanakan dengan baik. Kan ada permasalahan izin juga kan itu," tandasnya.
Baca juga : 55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana
Masalah izin yang dimaksud Bagja terkait dengan kegiatan politik negara lain yang diselenggarakan di Malaysia. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkap, kebijakan baru otoritas Malaysia mewajibkan adanya izin dari tiga sampai enam bulan sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
Menurut Hasyim, KPU sampai harus meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar dapat berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia demi PSU di Kuala Lumpur terselenggara. Belakangan, anggota KPU RI Idham Holik memastikan PSU di sana dapat digelar dengan lancar.
"Berkat dukungan pemerintah Republik Indonesia, insyaallah proses pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur dapat berjalan sesuai jadwal," ujarnya. (Tri/Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
Bawaslu Indonesia bersiap mengawasi dengan ketat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan tanggal digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilu Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
Ketua MK Suhartoyo membacakan perintah tersebut sebagai amar putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Riau Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 3.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 di sejumlah lokasi pada Sabtu (13/7) sepi peminat. Hal itu sudah dapat diprediksi mengingat euforia mengajak pemilih datang ke
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sudah siap.
Diperlukan tokoh yang mampu memiliki kemampuan lobi yang baik, jaringan yang luas baik di tingkat pusat maupun internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved